ACEH sengaja diadu domba oleh pihak anti MoU di pusat

BANDA ACEH - Salah satu mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nur Djuli, mengakui sulit untuk mengimplementasikan keseluruhan butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki saat ini. Dia menilai tidak mungkin Aceh sendiri yang harus memperjuangkan supaya implementasi perjanjian damai antara GAM dengan RI tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya.

"Ini karena Aceh telah terpecah belah, baik karena kesalahan kita sendiri, juga karena sengaja diadu domba oleh kalangan-kalangan anti-MoU di Pusat," kata Nur Djuli kepada portalsatu.com, Kamis, 15 September 2016 malam.

Dia mengatakan satu-satunya strategi agar implementasi MoU Helsinki tersebut bisa dilaksanakan utuh adalah dengan kepintaran.

"Aceh mesti berusaha "play smart". Yakinkan pihak-pihak yang berpengaruh di Jakarta bahwa MoU itu adalah penyelesaian konflik yang sangat menguntungkan bagi Republik Indonesia. Kita harus pandai menjalin partnership dengan pusat yang akan mendukung pelaksanaan MoU seluas-luasnya," katanya. 

Seperti diketahui, Nur Djuli merupakan salah satu juru runding GAM yang terlibat dalam penandatangan MoU di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.

Selain Nur Djuli, GAM pada saat itu juga diwakili oleh Bachtiar Abdullah, Malik Mahmud, dan Zaini Abdullah untuk berunding dengan Indonesia.

Sementara dari pihak Indonesia saat itu mengutus Hamid Awaluddin dan mendapat dukungan penuh dari Jusuf Kalla untuk berdamai dengan Aceh. Kedua belah pihak difasilitasi mantan Presiden Finlandia, Marti Artisaari dan Aktivis JSC Juha Christensen.

Saat ini, para juru runding GAM mayoritas terlibat dalam politik praktis usai damai.

Zaini Abdullah misalnya, yang kemudian didaulat menjadi Gubernur Aceh oleh Partai Aceh berpasangan dengan mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf. Namun hubungan keduanya retak di tengah jalan usai terpilih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Saat ini keduanya bersikukuh kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017.

Sementara Bachtiar Abdullah hingga sekarang masih menetap di Swedia bersama para aktivis Aceh lainnya. Untuk Malik Mahmud, pria asli Lambaro, Aceh Besar ini dinobatkan menjadi Wali Nanggroe Aceh menggantikan almarhum Hasan Muhammad di Tiro. Zaini dan Malik Mahmud bahkan sempat didaulat menjadi Tuha Peut Partai Aceh pada saat itu.