Rabu, 30 November 2016

MUALEM berdiri memegang mikrofon. Ada Tu Bulqaini yang duduk di sisi kanannya. Wajah keduanya terlihat serius. Ya, malam itu atau Rabu malam 29 November 2016, mantan panglima GAM itu baru saja diberondong sejumlah pertanyaan dari para santri dan guru Dayah Al Islah Al Aziziyah, Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Beberapa di antara termasuk kritikan pedas. Sementara para santri tersebut duduk bershaf rapi. Mereka duduk membentuk huruf 'L' dan menghadang langsung pimpinan tertinggi organisasi KPA itu. Sedangkan di belakang mereka ada kain putih sebagai pembatas dengan santriwati. Beberapa pertanyaan seperti, ‘kinerja Partai Aceh yang selama ini dinilai masih  sangat lemah dalam berorganisasi, bahkan baru setelah ada kepentingan baru temui rakyat.” Ada juga yang bertanya,”apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat itu harus terukur dan dapat dilaksanakan sehingga Partai Aceh bisa berjaya di Aceh?” “Kami minta Mualem tidak jadi pemimpin eksklusif bagi kaum tertentu. Harus jadi pemimpin seluruh lapisan masyarakat  dan jadilah pemimpin rakyat Aceh,” ujar seorang santri dari shaf paling depan di awal acara tadi. Sementara para santriwati di balik tirai juga menyampaikan curhatnya kepada Mualem. “Banyak kaum wanita masih merasa takut dengan Partai Aceh,” katanya dengan lantang. Alasannya, menurut salah seorang santri tadi, mayoritas kader Partai Aceh adalah ekskombatan GAM yang berwajah sangar dan garang. Hal ini, akhirnya membuat santri yang simpati terhadap perjuangan Aceh jadi takut untuk bergabung. Mendapat pertanyaan seperti ini, Mualem justru tersenyum. Ia berdiri agar mudah dilihat oleh seluruh santri dan alumni dayah yang hadir malam itu.  “Lon jaweb saboh-saboh dile,” ujar Mualem tiba-tiba. “Poh-poh that dilee, lon teurimong mandum saran dan kritikan yang jroh dari ureung droneuh mandum. Nyan tanda ureung droneuh mandum mantong sayang keu Aceh dan Partai Aceh. Mantong sayang keu perjuangan Aceh nyoe.” Mualem mengakui bahwa Partai Aceh masih memiliki sejumlah kekurangan. Ini karena Partai Aceh lahir usai perjanjian damai di Helsinki. Sementara MoU Helsinki lahir karena ada GAM yang membuat perlawanan terhadap republik. “Saat konflik dulu, sangat sedikit orang-orang cerdas yang ingin bergabung. Kalau ada pun satu dua. Yang banyak bergabung adalah mereka berpendidikan rendah. Ini kita akui. Namun percayalah kalau mereka orang-orang yang paling ikhlas dalam perjuangan ini.” “Mereka garang tapi hati mereka sangat ikhlas dan jujur. Butuh waktu bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Dari bersenjata ke politik. Untuk kekurangan ini saya mohon maaf,” ujar Mualem kemudian. Di luar hal tadi, Mualem juga mengakui bahwa sejak damai berlangsung, ada beberapa oknum yang membuat masyarakat tidak nyaman. “KPA dan Partai Aceh itu jamaah besar. Pasti ada satu dua oknum yang membuat masyarakat tidak nyaman. Mereka GAM rakitan. GAM gadungan yang mengambil keuntungan dengan membawa-bawa perjuangan. Ini sebenar tak ada sangkut pautnya dengan GAM. Karena mungkin sebelum bergabung dengan GAM-pun, kerjaan oknum tadi sudah seperti itu,” ujar Mualem. Menurut Mualem, KPA tetap memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh tetap dengan cara sopan santun sesuai adat istiadat Aceh. “Dengan segala kekurangan ini, semestinya Partai Aceh tak ditinggalkan tapi justru dikuatkan. Semua kita bergabung dengan Partai Aceh sehingga kekurangan tadi bisa tertutupi. Kita berjuang bersama-sama,” kata Mualem. Mualem juga mengaku akan berusaha memperjuangkan kepentingan kaum perempuan sesuai program pemerintah. "Sementara beasiswa bagi santri akan diupayakan setara dengan pendidikan umum. Demikian juga dengan penambahan insentif bagi guru guru dayah,” katanya. Mendengar penjelasan ini, Tu Bulqaini tiba-tiba tersenyum. Sebelumnya ia tertunduk lesu. Demikian juga dengan para santri yang terlihat mengangguk dengan wajah berseri-seri.  Usai acara ditutup dengan doa, beberapa santri bangun dan menyapa Mualem. “Mualem jeut ta foto dua siat? Hawa lon foto dengoe droneuh,” ujar seorang santri bersorban sambil memegang kamera. Sementara Mualem dan Tu Bulqaini kembali ramah dengan para santri2 tersebut.

Selasa, 29 November 2016

Aceh Watch| Perjalanan calon gubernur Aceh, Tarmizi Karim untuk memenangkan Pilkada Aceh 2017 mendatang semakin sulit dan terjal, kini cagub yang mangaku dirinya sebagai titipan pemerintah pusat mulai di tinggalkan pendukungnya, salah satunya adalah Relawan Tarmizi Untuk Aceh Aman Sejahtera (TUAH).

Kepada wartawan, Ketua Relawan Tarmizi Untuk Aceh Aman Sejahtera (TUAH) meminta seluruh struktur baik di Provinsi maupun di Kabuapaten/Kota, Kecamatan maupun tingkat Gampong yang sudah terbentuk untuk menghentikan kegiatan kerja pemenangan terhadap pasangan Tarmizi A Karim-Machsalmina.

“Penghentian ini terkait dengan dinamika dalam perpolitikan, bagi seluruh struktur yang sudah di bentuk untuk menghentikan kerja-kerja pemenangan hingga dengan adanya perkembangan dan instruksi selanjutnya dari Ketua Umum Tuah,” pinta Teuku Izin pada Minggu 26 November 2016.

Teuku Izin menambahkan mulai saat ini sesuai kapasitasnya sebagai Ketua, bahwa relawan tuah tidak lagi terikat dengan calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim.

“Bagi struktur relawan yang sudah terbentuk jika tetap ingin melakukan kerja-kerja pemenangan terhadap Tarmizi diharapkan tidak lagi mengatasnamakan relawan TUAH, silahkan langsung bergabung dengan relawan Tarmizi Karim lainnya,” pungkas Teuku Izin

Sperti diketahui Relawan TUAH merupakan salah satu tim pemenangan Tarmizi Karim yang di ketuai oleh Teuku Izin yang sudah mempunyai struktur di seluruh Aceh.

Relawan Tuah bukanlah yang pertama, sebelumnya Paska calon gubernur Aceh, Tarmizi Karim mendepak wakilnya Zaini Djalil sebagai wakilnya, banyak kader-kader NasDem yang menolak untuk mendukung Tarmizi Karim. Bukan itu saja bahkan Ketua II Tim Relawan Tarmizi A Karim, H Syah Umar HM Yusuf (67) juga telah mengundurkan diri dari tim pemenangan Tarmizi

Banda Aceh - Relawan Tarmizi Untuk Aceh Aman Sejahtera (TUAH) keluar dari tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Tarzimi A. Karim-Machsalmin.

Teuku Izin Ketua Relawan Tarmizi A. Karim menyerukan kepada seluruh relawan untuk tidak melakukan kampanye atau aktifitas pemenangan untuk pasangan Tarmizi Karim - Machsalmina.

"Benar kami udah keluar dari barisan pemenangan Tarmizi Karim," ujar Teuku Izin, Selasa 29 November 2016.

Teuku Izin menjelaskan, saat ini tim pemenangan Tarmizi A. Karim-Machsalmina mulai tingkat gampong, kecamatan hingga kabupaten/kota telah berhenti bekerja sebagai relawan Tarmizi, hal ini dikarenakan adanya konflik internal dalam tubuh tim pemenangan.

"Yang jelas tidak ada lagi kerja pemenangan untuk Tarmizi, mulai dari tingkat Gampong hingga kabupaten/kota di seluruh Aceh,"jelasnya.

Teuku Izin menegaskan, mulai saat ini sesuai kapasitasnya sebagai ketua  bahwa relawan Tuah tidak lagi bekerja untuk calon gubernur Aceh Tarmizi karim.[mediaaceh].

Banda Aceh - Ketua definitif PNA Pidie, M. Zaini alias Lambak, mengungkapkan komitmennya untuk memenangkan Mualem-TA Khalid di pilkada 2017. Hal ini diungkapkan M. Zaini kepada mediaaceh.co di sela-sela silaturahmi dengan pengurus Suara Rakyat Aceh (SURA) di salah satu warung kopi dalam Kota Banda Aceh, Rabu sore, 23 November 2016. "Kita harus kembali bersatu. Rapatkan barisan. Hari ini banyak persoalan dan hak Aceh yang belum tuntas di Jakarta. Untuk menagih semua butir-butir MoU Helsinki, ya dengan kesolidan rakyat Aceh di bawah komando Mualem," ujar M. Zaini. "Aceh leubeh jroh bila mandum bersatu di bawah komando Mualem. Lagee awai. Ini hasil renungan panjang saya," kata M. Zaini lagi. M. Zaini mengaku tak ingin MoU Helsinki berakhir seperti perjanjian Lamteh. "Kalau kita berpecah belah, maka ini yang diinginkan lawan. Sebagai mantan kombatan, saya merasa bersalah jika MoU Helsinki bernasib sama seperti perjanjian Lamteh. Jalan keluarnya ya seperti saya sebutkan tadi, kembali bersatu di bawah komando Mualem," kata M. Zaini.

Rabu, 23 November 2016


BANDA ACEH - Salah satu mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nur Djuli, mengakui sulit untuk mengimplementasikan keseluruhan butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki saat ini. Dia menilai tidak mungkin Aceh sendiri yang harus memperjuangkan supaya implementasi perjanjian damai antara GAM dengan RI tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya.

"Ini karena Aceh telah terpecah belah, baik karena kesalahan kita sendiri, juga karena sengaja diadu domba oleh kalangan-kalangan anti-MoU di Pusat," kata Nur Djuli kepada portalsatu.com, Kamis, 15 September 2016 malam.

Dia mengatakan satu-satunya strategi agar implementasi MoU Helsinki tersebut bisa dilaksanakan utuh adalah dengan kepintaran.

"Aceh mesti berusaha "play smart". Yakinkan pihak-pihak yang berpengaruh di Jakarta bahwa MoU itu adalah penyelesaian konflik yang sangat menguntungkan bagi Republik Indonesia. Kita harus pandai menjalin partnership dengan pusat yang akan mendukung pelaksanaan MoU seluas-luasnya," katanya. 

Seperti diketahui, Nur Djuli merupakan salah satu juru runding GAM yang terlibat dalam penandatangan MoU di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.

Selain Nur Djuli, GAM pada saat itu juga diwakili oleh Bachtiar Abdullah, Malik Mahmud, dan Zaini Abdullah untuk berunding dengan Indonesia.

Sementara dari pihak Indonesia saat itu mengutus Hamid Awaluddin dan mendapat dukungan penuh dari Jusuf Kalla untuk berdamai dengan Aceh. Kedua belah pihak difasilitasi mantan Presiden Finlandia, Marti Artisaari dan Aktivis JSC Juha Christensen.

Saat ini, para juru runding GAM mayoritas terlibat dalam politik praktis usai damai.

Zaini Abdullah misalnya, yang kemudian didaulat menjadi Gubernur Aceh oleh Partai Aceh berpasangan dengan mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf. Namun hubungan keduanya retak di tengah jalan usai terpilih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Saat ini keduanya bersikukuh kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017.

Sementara Bachtiar Abdullah hingga sekarang masih menetap di Swedia bersama para aktivis Aceh lainnya. Untuk Malik Mahmud, pria asli Lambaro, Aceh Besar ini dinobatkan menjadi Wali Nanggroe Aceh menggantikan almarhum Hasan Muhammad di Tiro. Zaini dan Malik Mahmud bahkan sempat didaulat menjadi Tuha Peut Partai Aceh pada saat itu.

Selasa, 22 November 2016

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi diminta segera memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. “Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus segera bersikap,” kata anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al-Farlaky di Banda Aceh, Selasa, 22 November 2016.
Langkah ini merupakan sikap politik internasional atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya. “Ini keprihatinan umat muslim yang ikut dirasakan muslim di Indonesia.” Apalagi tragedi itu terus berulang dan menewaskan ribuan muslim tak berdosa.
Menurut Iskandar, Indonesia harus lebih tegas menghadapi Myanmar, tidak cukup sekedar mengirim surat atau mengutuk melalui media massa. Ia
mengajak negara- negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Dubes dan warga Myanmar non-muslim di Indonesia juga harus dipulangkan.
Anggota Komisi 1 yang membidangi politik, keamanan, hukum, dan pemerintahan itu juga mengungkapkan, Indonesia memperjelas sikap politik luar negerinya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika terus dibiarkan tanpa sikap yang jelas, sama saja dengan membiarkan pembantaian muslim Myanmar.
Segala upaya diplomatik, mengirim bantuan, mendesak anggota serikat PBB untuk turun tangan harus segera dilakukan Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu). PBB untuk tidak tinggal diam dan bersikap dengan cara mengirimkan tentara perdamaian dan bantuan kemanusian. ”Mereka juga manusia sama dengan bangsa lain di belahan dunia ini, jangan diskriminasikan mereka.”
Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh juga mengecam segala bentuk kekerasan dan pendekatan represif. Organisasi itu juga meminta pemerintah Indonesia bersama OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Pemerintah negara-negara ASEAN bersama-sama bersikap tegas menentang pelanggaran HAM terhadap minoritas muslim Rohingya.
Ketua IKAT Aceh, Fadhil Rahmi menyerukan kepada masyarakat Aceh untuk mendoakan muslim Rohingya agar diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk bertahan dalam kondisi apa pun hingga mendapat kedamaian dan ketentraman. ”Pemerintah melalui MPU dan instansi berwenang lainnya hendaknya menyerukan pembacaan Qunut Nazilah di seluruh Aceh,” ujarnya.
Qunut Nazilah adalah doa yang diucapkan untuk menolak kezaliman musuh-musuh Islam dan menghindarkan diri dari berbagai fitnah serta musibah. Doa itu diucapkan pada setiap shalat fardhu.(Tempo)
KELAPARAN - terombang-ambing di lautan, hingga mati dalam pelarian. Itulah nasib yang harus dialami muslim Rohingya. Ditolak di negaranya, namun ikut diusir oleh negara-negara tetangganya, hingga para nelayan Aceh datang menyelamatkan mereka, dan juga seorang pemimpin aceh yang bernama mualem, juga ikut serta dalam kepeduliannya terhadap umat muslim dunia yang sedang membutuhkan bantuan dan kasih sayang.
Kisah rasa kemanusiaan nelayan dan pemimpin Aceh tersebut, menyelamatkan dan membantu pengungsi Rohingya patut kita acungi jempol. Di tengah krisis nurani para pemimpin negeri ini, mualem dan juga rakyat Aceh tampil dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi.
Mereka mengaku tidak rela membiarkan saudara seiman mereka kelaparan dan mati di lautan. Salah satunya dilakukan Muhammad Adenan. Nelayan asal Aceh ini menjelaskan keputusan menolong para pengungsi Rohingya didorong oleh rasa iba.
Saat melihat kapal Rohingya membutuhkan pertolongan, Adenan dan kawan-kawannya langsung bergerak mendekati mereka. Alasannya sederhana: karena mereka manusia!
“Saya membayangkan, seandainya mereka itu adalah kami, tentu kami saat itu akan sangat berharap dari pertolongan siapapun,” kata nelayan paruh baya ini.
Ironis, saat diselematkan, sekujur tubuh mereka mengalami luka-luka. Baik di punggung, kaki, dan tangan. Tubuh mereka pun tampak kurus dan tirus karena berbulan-bulan tak mendapat asupan makanan.

Categories

Unordered List

Sample Text

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget